Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Dinkes Lebak: Sudah 91% Warga Miliki JKN-KIS

Dinkes Lebak: Sudah 91% Warga Miliki JKN-KIS

Bantentoday – Pemkab Lebak, Provinsi Banten menargetkan semua warga di wilayahnya masuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2024 mendatang. Program JKN – KIS itu terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Mandiri BPJS Bidang Kesehatan.

Kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiono di Lebak, Selasa (26/9), bahwa sampai hari ini warga yang sudah memiliki program JKN-KIS mencapai 91 persen dari penduduk 1,4 juta jiwa.

“Kita tinggal 9 persen lagi warga yang belum masuk peserta JKN-KIS bisa dibantu anggaran dari pemerintah daerah dan provinsi,” katanya.

Menurut dia, menjadi peserta program JKN-KIS itu untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sehat.

“Bila masuk peserta JKN-KIS tentu bisa terlindungi dari biaya pengobatan medis secara gratis di puskesmas maupun rumah sakit,” kata Triatno.

Ia mengatakan, saat ini masyarakat Badui yang sudah masuk peserta program JKN-KIS sebanyak 4.000 jiwa, sedangkan 5.000 jiwa belum terdaftar.

Pemerintah daerah terus mengejar agar masyarakat Badui memiliki JKN-KIS dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk membuat KTP elektronik.

“Kerja sama ini agar warga Badui memiliki KTP Elektronik, sehingga mudah untuk masuk peserta JKN – KIS,” kata Triatno.

Sementara Kepala Desa Kanekes yang juga tokoh adat Badui Jaro Saija mengatakan masyarakat Badui yang sudah dewasa dan harus memiliki KTP Elektronik sebanyak 9.000 jiwa tersebar di 68 kampung.

Namun, masyarakat Badui yang sudah terlayani PBI BPJS Bidang Kesehatan sebanyak 4.000 jiwa.

“Kami berharap tahun depan semua warga Badui Luar dan Badui Dalam memiliki kartu JKN – KIS,” kata Jaro Saija.

Sementara itu, Direksi Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan seluruh warga Indonesia harus masuk peserta program JKN – KIS guna terlindungi kesehatan.

Saat ini, masyarakat yang sudah masuk peserta JKN-KIS tercatat 263 juta jiwa atau hampir 95 persen dari 273 juta jiwa penduduk Indonesia.

Dari 263 juta jiwa itu di antaranya 137 juta kalangan keluarga tidak mampu dan dibiayai oleh pemerintah melalui PBI BPJS Kesehatan.

“Kami menargetkan tahun 2024 warga Indonesia yang masuk peserta JKN – KIS sekitar 98 persen dari jumlah penduduk,” tungkas David.

TAGS