Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Bapenda Serang: Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tidak Kena Pajak

Bapenda Serang: Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tidak Kena Pajak

Bantentoday – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Banten, tidak akan memungut biaya pajak dari seluruh alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) baik berupa baliho, spanduk maupun billboard selama masa kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Kepala Bapenda Kota Serang, W. Hari Pamungkas mengatakan bahwa pemasangan APK tersebut tidak mempengaruhi pendapatan pajak di Kota Serang dikarenakan tidak termasuk ke dalam reklame komersil. 

“Peserta Pemilu baik partai politik (parpol) maupun calon perseorangan tidak dikenakan pajak pemasangan baliho pada saat masa kampanye,” katanya di Serang, Banten, Jumat (15/9).

Hal ini berlaku pada saat masa kampanye dimulai karena mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah. 

Hari mengatakan, untuk kegiatan parpol dikecualikan dari pajak selama masa kampanye berlangsung yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Untuk kegiatan parpol itu dikecualikan dari pajak, kegiatan parpol gratis tetapi pada saat masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU,” katanya. 

Sementara itu, untuk parpol yang saat ini memasang balihonya di billboard maka pemungutan pajak akan tetap dilakukan melalui pemilik dari tiang billboard tersebut. Sehingga Bapenda akan menagih pajak dari pemilik tiang saja yang bentuknya pajak tahunan. 

“Yang kami tagih pajak pemilik tiangnya. Tetapi di masa-masa kampanye dan seterusnya kita gratis karena sudah ada Perda Nomor 7 tahun 2010,” pungkas Hari.

TAGS