Bantentoday – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang mencatat realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp313,84 miliar hingga 17 November 2026. Angka tersebut setara dengan 76,62 persen dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp411,25 miliar.
Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penguatan sinergi pemungutan serta sosialisasi kepada masyarakat.
Selain Opsen PKB, penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan hasil positif. Hingga periode yang sama, realisasinya mencapai Rp177,21 miliar atau 67,28 persen dari target sebesar Rp268,50 miliar.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami terus berupaya mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak, baik PKB maupun BBNKB. Kami tetap optimistis target penerimaan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun,” ujar Kiki, Kamis (19/11/2026).
Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, Bapenda Kota Tangerang telah menggelar sosialisasi sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB dengan melibatkan 300 pengurus RT/RW dari enam kecamatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Kiki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara taat dan tepat waktu. Ia berharap tingkat kepatuhan tersebut terus meningkat sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.
“Atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah taat dan tepat waktu membayar pajak. Semoga kesadaran ini terus meningkat sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan daerah,” tuturnya.
Menurut Kiki, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui perpanjangan program relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2026.
Program tersebut mencakup pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen untuk pokok PKB, serta pembebasan denda BBNKB II. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin tertib memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung pencapaian target pendapatan daerah.

