Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Ketua DPRD Kota Serang Berharap Efisiensi Perjalanan Dinas Dimaksimalkan

Ketua DPRD Kota Serang Berharap Efisiensi Perjalanan Dinas Dimaksimalkan

Bantentoday – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, efisiensi ini diharapkan tidak mengganggu kinerja dan pemberdayaan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mengungkapkan bahwa sebagian anggaran perjalanan dinas dalam APBD Murni sudah digunakan sebelum Inpres diterbitkan. “Dari anggaran yang belum digunakan, jumlahnya sekitar Rp20 miliar. Jika efisiensi 50 persen diterapkan, berarti sekitar Rp10 miliar yang harus dikurangi,” ujarnya usai bertemu Wali Kota Serang, Rabu (5/3/2025).

Muji menegaskan  DPRD akan mematuhi aturan yang berlaku, tetapi tetap mempertimbangkan aspek kinerja dan efektivitas. Salah satu perhatian utama adalah keberlanjutan kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi, yang menurutnya berperan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

“Jika efisiensi dihitung dari kegiatan yang sudah berjalan, tentu ini akan berdampak pada kinerja. Bisa saja jumlah produk perda berkurang dan regulasi dari pemerintah pusat tidak terupdate dengan baik,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat menerbitkan surat edaran terbaru yang lebih rinci mengenai mekanisme efisiensi ini

TAGS