We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
Customize Consent Preferences
We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.
The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ...
Always Active
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
No cookies to display.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
No cookies to display.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
No cookies to display.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
No cookies to display.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.
Bantentoday – Bapenda Kota Serang, Banten, mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp12,5 miliar selama semester I/2024.
“Total target penerimaan PBB-P2 dalam satu tahun mencapai Rp44 miliar. Masih jauh untuk mengejar target PBB. Tapi kita akan optimalkan di semester selanjutnya,” kata Kepala Bapenda Kota Serang Hari Pamungkas di Serang, Kamis (11/7).
Jelas Hari, bahwa penerimaan PBB-P2 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Dalam aturan perundang-undangan alokasi untuk pembangunan infrastruktur dari pendapatan PBB-P2 minimal 10 persen. “Kalau pajak kembali ke proses pembangunan di Kota Serang. Contoh untuk jalan, drainase, jembatan dan sebagainya,” katanya.
Alokasi APBD untuk infrastruktur di Kota Serang bisa di atas Rp100 miliar. Sedangkan target penerimaan pajak Rp44 miliar. “Ini artinya kebutuhan infrastruktur besar. Kalau tidak diimbangi dengan pendapatan PBB besar bagaimana membiaya pembangunan infrastruktur. Karena ini akan kembali ke infrastruktur,” jelasnya.
Menurutnya, kenaikan tarif PBB-P2 karena adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Itu penyesuaian tarif sampai dengan 0,5 persen tarif tertinggi. Nah kita Kota Serang tidak menggunakan tarif tertinggi 0,5 persen tapi 0,2 persen untuk tarif tertingginya,” ujarnya.
Kenaikan dilakukan terhadap seluruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pihaknya juga mengaku hanya menaikkan PBB tarif tertinggi 0,2 persen. Hal itu karena struktur PBB nya 60 persen adalah warga Kota Serang.
Hari juga mengaku akan melakukan evaluasi atas kenaikan PBB-P2 yang dianggap kurang sosialisasi kepada masyarakat Kota Serang. “Itu PR buat kami dalam rangka sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024, walaupun penyusunannya sudah dilakukan dari jauh-jauh hari,” imbuhnya.