Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Wamenkeu: Demokrasi Alat untuk Meratakan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Wamenkeu: Demokrasi Alat untuk Meratakan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Bantentoday – Jakarta – Demokrasi merupakan alat untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Demokrasi bukan hanya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meratakannya di masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada acara Democracy Dialogue The Jakarta Post 40th Anniversary Forum di Jakarta, Senin (7/8).

Kata Suahasil, selalu ada dinamika dari waktu ke waktu yang menjadi penentu keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks itu, sambung Suahasil, pemerintah terus melihat dan memonitor perubahan setiap waktu agar seluruh kebijakan dapat mencapai kesejahteraan rakyat.

“Karena itu, dalam APBN kita terus melihat peluang untuk mendukung kesejahteraan rakyat yang lebih luas,” ujar Wamenkeu.

Suahasil mengatakan APBN secara khusus telah mengalokasikan belanja sekitar 40 persen untuk penduduk berpenghasilan rendah. Hal itu diwujudkan melalui skema perlindungan sosial dan bantuan sosial.

APBN juga memberikan alokasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim, dan juga menyediakan banyak alokasi untuk membantu daya beli masyarakat kalangan menengah.

Pasalnya, Indonesia memiliki porsi penduduk kelas menengah yang besar yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan proses demokrasi juga digunakan untuk menyusun kebijakan penanganan pandemi melalui penerbitan Perpu 1 tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19.

Penyusuan Perpu tersebut dilakukan melalui diskusi dan proses demokrasi di parlemen.

“Kami berusaha menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19, namun harus tetap akuntabel dan transparan,” jelas Suahasil.

Wamenkeu juga menanggapi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II-2023 yang mencapai 5,17 persen. Ia optimistis capaian tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia yang tetap kuat dan trennya akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

TAGS