Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang 20.693 Unit di Tahun 2023

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang 20.693 Unit di Tahun 2023

Bantentoday – Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Provinsi Banten Ade Rustandi mengatakan, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang telah berkurang menjadi 20.693 unit pada 2023.

“Tahun 2021 rumah tidak layak huni tercatat 21.759 unit dan tahun 2022 sampai 2023 ini tercatat 20.693 unit,” katanya di Serang, Selasa (14/11).

Katanya, untuk mengurangi jumlah RTLH, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana perbaikan rumah senilai Rp20 juta dengan perincian alokasi Rp17,5 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

“Bantuan ini hanya berlaku satu kali untuk satu rumah dan upah kerja diberikan setelah pembangunan fisik selesai,” katanya.

Sesuai ketentuan, ia mengatakan, bantuan dana perbaikan RTLH diberikan kepada warga kurang mampu yang rumahnya dibangun di tanah milik pribadi.

Ade menyampaikan bahwa program bantuan perbaikan RTLH tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 karena ada pengalihan pemanfaatan dana untuk penanganan inflasi.

“Tahun ini kita tidak ada program perbaikan RTLH, terbentur anggaran tadi itu. Tapi kan program ini tidak hanya ada di DPKP saja, tapi juga ada di dinas lain seperti Dinsos, Baznas, dan juga ada program TNI biasanya,” pungkas Ade Rustandi.

TAGS