Pj Gubernur Banten sebut reformasi birokrasi tematik harus berpihak ke masyarakat

Bantentoday – Reformasi birokrasi tematik dengan program kerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban harus sebesar-besarnya harus berpihak ke masyarakat.

Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Pandeglang, Provinsi Banten akhir pekan lalu.

“Keberpihakan komposisi anggaran, akan didorong sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sehingga pola perencanaan itu, lanjutnya, harus menjadi disiplin Bersama,” ucap Al Muktabar.

Menurutnya, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang ada kepada amanat itu.

“Kalau tidak dipenuhi, bisa berdampak pada kerugian negara, karena dengan fokus seperti itu, pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat dilakukan,” katanya.

Kepemimpinan, menurut Al Muktabar, menjadi kata kunci karena ia akan menjadi operatornya. Kepemimpinan ke depan harus cepat dan juga memiliki semangat melayani dan kolaborasi.

“Itu akan dibutuhkan pada waktunya nanti ketika sudah memimpin di instansi Kementerian, Lembaga masing-masing termasuk Pemda,” ujar dia.

Al Muktabar berharap para peserta bisa mengikuti dengan baik, transformasi pengetahuan, diskusi antar daerah menjadi lebih aktif ditambah dengan tutor dari praktisi maupun widyaswara yang akan memperkaya pengetahuan kepemimpinan.

Sebagai informasi, penyelenggaraan Pelatihan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II itu sendiri merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) kepada Pemprov Banten.

Sebanyak 47 peserta yang mengikuti Diklatpim yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, NTT, Jawa dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.