Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, Kemenkumham Banten sosialisasi layanan Apostille

Penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, Kemenkumham Banten sosialisasi layanan Apostille

Bantentoday –  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten mensosialisasikan layanan Apostille yang diikuti oleh notaris, akademisi, mahasiswa dan pelajar, serta dinas-dinas terkait, Senin (27/5/2024).

“Layanan Apostille ini merupakan langkah Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik,” kata Kepala Kantor Wilayah Dodot Adikoeswanto.

Kata Dodot, penyederhanaan yang dilakukan yaitu dengan menghapus persyaratan legalisasi diplomatik dan konsuler negara tujuan menjadi satu tahap yaitu melalui penerbitan Sertifikat Apostille.

“Layanan Apostille ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk kebutuhan aktivitas di luar negeri,” paparnya.

Dodot menyampaikan layanan Apostille merupakan hasil konvensi Apostille melalui pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada 5 Januari 2021, dan bergabungnya Indonesia menjadi negara Konvensi Apostille pada 5 Oktober 2021.

Layanan Apostille secara resmi diluncurkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 14 Juni 2022. Masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan secara online pada Ahu.go.id melalui aplikasi layanan legalisasi apostille.

Kata Dodot, bahwa pada Kantor Wilayah Kemenkumham Banten sejak bulan Juni 2023 telah terdapat 213 dokumen sertifikat Apostille yang dicetak dari 438 permohonan.

“Masih barunya layanan Apostille ini menjadi tugas dan tanggungjawab Kantor Wilayah Kemenkumham Banten untuk terus mensosialisasikan dan menginformasikannya kepada masyarakat,” tutup Dodot.

TAGS