Pemprov Banten Hadirkan Program Bedah Rumah 2026 untuk Skala Nasional
Bantentoday – Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Bupati Tangerang Maesyal Rasyid meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tahun anggaran 2026 secara nasional, di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026).
Peluncuran program itu dirangkaikan dengan kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat oleh Kementerian PKP bersama BP Tapera, Bank Rakyat Indonesia, PT Permodalan Nasional Mandiri, dan PT Sarana Multigriya Finansial.
Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Program BSPS dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan menjadi sangat strategis dalam menghadirkan solusi perumahan yang inklusif,” ujar dia.
“Program ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambah dia.
Ia juga membagikan pengalaman pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi pada 2003. Saat itu, ia membeli rumah tipe 36 bersama istrinya.
“Saat itu kami sampai menangis, namun rumah itu masih kami tempati hingga sekarang,” ujar dia.
“Saya doakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program ini. Ini program luar biasa yang membuka jalan rezeki,” kata dia.
Berdasarkan data, alokasi BSPS di Provinsi Banten pada 2026 mencapai 3.322 unit per Maret, meningkat dibandingkan 2025 yang sebanyak 1.742 unit. Potensi program tersebut bahkan dapat mencapai total 6.975 unit.
Sebaran bantuan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Banten, antara lain Kabupaten Tangerang sebanyak 1.308 unit, Kabupaten Lebak 895 unit, Kabupaten Pandeglang 540 unit, Kota Tangerang 299 unit, Kota Cilegon 100 unit, Kota Tangerang Selatan 79 unit, Kabupaten Serang 55 unit, serta Kota Serang 46 unit.
Sementara itu, Maruarar Sirait menekankan pentingnya pembangunan perumahan yang diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar berkelanjutan. Ia juga menyoroti akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
“Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang murah dan aman, sehingga tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujar dia.
Maruarar mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan senilai Rp180 triliun.
Ia juga mengapresiasi ketangguhan pelaku usaha mikro, khususnya ibu-ibu nasabah PNM Mekaar.
“Mereka perempuan tangguh yang memilih bekerja dan menjaga harga diri, bahkan disiplin dalam membayar kewajiban. Ini contoh yang luar biasa,” kata dia.
Di sisi lain, Tito Karnavian menyampaikan bahwa program perumahan merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Jika program perumahan berjalan masif, maka kemiskinan akan berkurang,” ujar dia.
Pemprov Banten optimis bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menghadirkan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Banten.
