Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Masih Rendah, Fraksi Gerindra DPRD Banten Pertanyakan Arah Kebijakan APBD Banten 2023

Masih Rendah, Fraksi Gerindra DPRD Banten Pertanyakan Arah Kebijakan APBD Banten 2023

Bantentoday – Serang – Fraksi Gerindra DPRD Banten mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis kampus dan unsur media, bersama-sama dengan DPRD untuk mengawasi serapan APBD Banten 2023 mengingat serapannya masih sangat rendah.

“Ini sudah pembahasan RAPBD 2024, sementara realisasi Tahun 2023 masih sekitar 45 persen. Itu pun sebagian besar belanja pegawai, jadi kemana arah kebijakan APBD 2023 ini,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten Agus Supriatna di Serang, Selasa (8/8).

“Masyarakat perlu tahu, ada apa sebenarnya penyebab rendahnya realisasi APBD ini. Sebab kalau serapan rendah, manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” kata Agus.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar mengatakan, selama 23 Tahun Provinsi Banten berdiri, baru tahun ini terdapat keanehan atau keunikan dengan rendahnya serapan APBD 2023. Sementara Tahun 2023 hanya tinggal empat bulan lagi menjelang akhir Tahun 2023.

“Hingga Agustus ini serapannya baru sekitar 40 sampai 45 persen, sementara 2023 ini tinggal beberapa bulan lagi. Lalu masyarakat  merasakan apa manfaatnya jika serapannya rendah,” kata Nizar.

TAGS