Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Gubernur Banten : ASN harus jaga netralitas di Pilkada 2024

Gubernur Banten : ASN harus jaga netralitas di Pilkada 2024

Bantentoday –  Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.

“Setiap ASN harus bertindak secara profesional, netral, dan tidak memihak kepada satupun calon yang bersaing. Dan saya telah mengimbau kepada seluruh ASN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Pilkada 2024,” kata Al, di Serang, Jumat (21/6).

Katanya, dalam menegakkan peraturan netralitas ASN, ada beberapa instrumen yang harus dilakukan seperti adanya laporan dari masyarakat serta bukti-bukti terkait temuan yang ditujukan.

“Disamping itu, dalam berbagai pertemuan juga saya selalu memberikan arahan kepada ASN agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan,” katanya.
Al Muktabar menegaskan, bahwa jika ada ASN yang kedapatan melanggar netralitas, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib selama proses kampanye, pemungutan suara serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut,” tungkasnya.
TAGS