Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kota Serang sebut sistem zonasi PPDB sebabkan sekolah swasta terpuruk

Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kota Serang sebut sistem zonasi PPDB sebabkan sekolah swasta terpuruk

Bantentoday – Pembina Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang Hernida mengatakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) menyebabkan sekolah swasta semakin tidak berdaya dan terpuruk.

“Sistem zonasi sudah tidak cocok untuk mutu pendidikan, karena sejauh ini tidak membawa perubahan pada mutu pendidikan kita, justru membuat sekolah swasta tidak berdaya dan terpuruk,” kata Hernida di Serang, Kamis (11/7).

Hernida juga meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang maupun pusat agar dapat mengembalikan sistem PPDB pada sistem nilai Ebtanas murni (NEM) yang berfokus pada hasil ujian akhir yang menjadi acuan utama dalam menentukan kelulusan dan penerimaan siswa di jenjang pendidikan berikutnya.

“Kalau kita maunya PPDB ini kembali lagi seperti dulu melalui sistem NEM dan tes yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kalau sekolah berbasis Islam kan pasti tesnya seperti mengaji, jangan ada zonasi, jadi kita bersaing dengan kualitas,” katanya.

Ia berharap dapat mengembalikan pendidikan jadi lebih bermutu sesuai dengan tagline Diknas sekolah bermutu, maka bersama-sama mencari solusi agar kedepannya membawa kemajuan untuk pendidikan, baik negeri ataupun swasta.

“Untuk sekolah swasta belum ada signifikansi siswa yang mendaftar, masih sama seperti tahun lalu. Hampir 70 persen sekolah swasta siswanya di bawah 20 orang,” katanya.

Pihaknya berharap Pemkot Serang dapat memperhatikan sekolah swasta. Karena, menurutnya, sekolah swasta juga memiliki potensi yang sama dengan sekolah negeri.

“Ibaratnya kita sudah berjuang secara internal, tapi kalau eksternalnya tidak mendukung, sama saja kita akan mati,” katanya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, FOKKS akan melayangkan surat ke Pj Wali Kota Serang terkait PPDB sistem zonasi yang tidak sesuai di Kota Serang dan membuat sekolah swasta terpuruk. (Ant)

TAGS