Dukung program MBG, Pemkot Tangsel akan bangun dapur gizi

Bantentoday – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, akan membangun dapur gizi untuk memfasilitasi kebutuhan makanan bagi 235.800 siswa, mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) di daerah itu.

“Pembangunan dapur gizi ini untuk mendukung program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025,” Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina di Tangerang, Selasa (10/12).

“Kalau saat ini baru satu, dan kami belum berjalan karena masih menunggu alat-alat dapurnya,” katanya.

Nindy mengatakan, fasilitas dapur pemenuhan makanan bergizi bagi anak sekolah ini disiapkan di wilayah Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Dapur itu nantinya disiapkan untuk memproduksi makanan bergizi sebanyak 3.000 porsi per harinya. “Untuk sementara 2.500 hingga 3.000 porsi saja untuk satu unit,” ucapnya.

Nindy mengungkapkan, selain fasilitas dapur bergizi, pihaknya juga menyiapkan sejumlah sumber daya manusia (SDM) khusus seperti ahli gizi, dan juru masak sebagai tenaga ahli dalam menyiapkan makanan untuk MBG tersebut.

“Ahli gizi, karyawan dan kami sudah siap. Jadi mungkin kalau misalnya sudah datang semuanya, minggu depan atau dua minggu lagi bisa berjalan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, setelah fasilitas dapur bergizi pertama ini berjalan lancar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan kedepannya akan membangun kembali sebanyak delapan unit dapur.

Hal itu, dilakukan untuk mencakup atau memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi seluruh sekolah yang ada di wilayahnya tersebut.

“Jadi kita bertahap untuk pembangunan dapur sendiri dari pusat. Nanti akan ada 30.000 dapur seluruh Indonesia. Di Tangsel sendiri, saya dengarnya baru delapan yang akan ada, tapi itu belum ada. bangunannya belum jadi semua,” kata dia.

Pemerintah menetapkan sasaran awal program MBG yang akan dilaksanakan mulai 2025 untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah.

Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia. Sehingga, keterlibatan pemerintah daerah dan juga pemerintah desa harus seirama dengan komitmen pemerintah pusat.

Program ini nantinya tidak hanya menyasar peserta didik, tapi juga dirancang untuk menjangkau kelompok rentan stunting seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita.