Diskusi Publik INDEF: Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi

Bantentoday   – Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah yang berkelanjutan, muncul dinamika politik berupa proses “tukar guling” posisi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan strategis terkait implikasinya terhadap stabilitas Rupiah, keberlanjutan independensi Bank Indonesia ke depan, serta opsi kebijakan yang dapat ditempuh untuk memperkuat nilai tukar tanpa mengorbankan kredibilitas dan independensi bank sentral. Isu tersebut menjadi fokus Diskusi Publik INDEF bertajuk “Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi”.

Deniey A. Purwanto – Peneliti INDEF, menjelaskan bahwa krisis nilai tukar 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam bahwa dominasi fiskal dan intervensi politik dalam kebijakan moneter secara sistematis melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar, yang pada akhirnya memperbesar guncangan pada perekonomian yang lebih luas.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi bank sentral sebagai prasyarat kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiayaan defisit pemerintah yang tidak berkelanjutan dan pengabaian stabilitas harga.

Berbagai kajian teoritis dan empiris menunjukkan bahwa independensi bank sentral berperan penting dalam menurunkan risk premium, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah–panjang. Deniey menjelaskan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian pasar terhadap guncangan institusional yang muncul pada fase awal transisi kepemimpinan Bank Indonesia, di mana kemudian penunjukan kandidat eksternal dibandingkan calon internal meningkatkan ketidakpastian jangka pendek.

Deniey menekankan bahwa setiap transisi kepemimpinan memiliki biaya institusional, namun biaya tersebut dapat diminimalkan apabila Bank Indonesia mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, kesinambungan kerangka moneter, serta komitmen yang tegas terhadap independensi. “Ketidakpastian jangka pendek dapat dipulihkan dan bahkan bertransformasi menjadi penguatan independensi dalam jangka menengah hingga panjang”, ujar Deniey.

Rizal Taufikurahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menjelaskan bahwa kondisi fiskal menjadi penentu utama kredibilitas ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelebaran defisit pada 2025 menunjukkan tekanan fiskal yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya terselesaikan, terutama seiring meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang semakin membatasi ruang fiskal. Dalam situasi tersebut, nilai tukar berperan sebagai indikator dini risiko fiskal karena bereaksi lebih cepat dibandingkan indikator makro lainnya, mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time.

Kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat mendorong persepsi risiko, menekan pasar SBN, memicu arus keluar modal, dan pada akhirnya melemahkan Rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tetap tinggi, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar keuangan global.

Ke depan, konsistensi arah kebijakan moneter, kejelasan komunikasi kebijakan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menopang stabilitas nilai tukar, mengingat stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal. “Stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal,” ujar Rizal.

Abdul Manap Pulungan – Peneliti INDEF, menilai bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah tidak dapat dijelaskan hanya dari dinamika global, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor domestik dan kebijakan makroekonomi internal.

Ia menjelaskan bahwa meskipun sejumlah indikator eksternal seperti pelemahan dolar AS dan perbaikan credit default swap menunjukkan sinyal positif, Rupiah tidak otomatis menguat karena adanya ketidaksesuaian antara asumsi makro APBN dan realisasi kondisi ekonomi. Pola pergerakan nilai tukar menunjukkan bahwa target fiskal dan nilai tukar sering kali tidak tercapai, mencerminkan persoalan fundamental domestik yang masih membayangi stabilitas Rupiah.

Abdul Manap juga menyoroti bahwa depresiasi Rupiah relatif lebih besar dibandingkan negara ASEAN lain, sementara ruang apresiasinya cenderung terbatas, yang menunjukkan kerentanan struktural ekonomi. Dari sisi kebijakan, penyesuaian suku bunga acuan yang tidak sejalan dengan siklus global serta timing kebijakan yang kurang tepat dinilai turut memperbesar tekanan nilai tukar.

Selain itu, tingginya rasio utang dalam denominasi mata uang asing terhadap cadangan devisa memperkuat kerentanan eksternal, sementara pergeseran kepemilikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari investor asing ke perbankan domestik mencerminkan lemahnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya preferensi terhadap instrumen aman. “Ketika indikator global membaik, Rupiah tidak otomatis menguat karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik dan kebijakan internal,” ujar Abdul Manap.